Dasar Hukum dan Syarat Pengelolaan Limbah B3

 

Limbah B3 merupakan sesuatu yang harus diolah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran dikemudian hari. Dalam hal pengelolaan limbah B3 sangat diperlukan adanya beberapa peraturan terkait yang mencakup mulai dari penghasil, pengangkut, pengumpul, pengolah, serta pemanfaat. Selain itu, dibutuhkan dasar hukum yang kuat agar dalam proses pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dasar hukum yang menaungi pengelolaan limbah B3 tersebut antaralain : 

1. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Keputusan Mentei Negara Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

Selain dari dasar-dasar hukum yang disebutkan ada beberapa syarat tambahan lainnya yang juga berperan penting dalam hal pengelolaan limbah B3. 

1. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL atau UKL-UPL)*;
2. Akte Pendirian Perusahaan pemohon yang telah mencakup bidang/sub-bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai izin yang dimohonkan (pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
3. Izin Lokasi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Gangguan (HO), Foto copy Asuransi Pencemaran Lingkungan Hidup;
5. Memiliki Laboratorium Analisis atau Alat Analisis limbah B3 di lokasi kegiatan;
6. Tenaga yang terdidik dibidang analisa dan pengelolaan LB3;
7. Keterangan tentang lokasi (Nama tempat/letak,luas,titik koordinat);
8. Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola;
9. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah B3) yang akan dikelola;
10. Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
11. Desain konstruksi tempat pengelolaan limbah B3;
12. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3;
13. Uraian jenis da spesifikasi teknis pengelolaan dan peralatan yang digunakan;
14. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
15. Tata letak saluran drainase untuk pengumpulan limbah B3 fasa cair.

Dasar hukum dan syarat yang digunakan dalam pengelolaan limbah B3 adalah semata-mata agar para pelaku usaha dan pemerhati lingkungan hidup mengetahui persyaratan yang sesuai aturan dalam pengelolaan limbah B3. Hal ini untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dalam sistem pengelolaan limbah B3 terutama di negara Indonesia.